Sulu, Sengketa Sabah dan Warisan Kolonialisme
Tak banyak orang tahu bahwa sat ini tengah terjadi sebuah peristiwa yang unik. Sekelompok orang bersenjata, berjumlah sekitar 300 orang, yang mengaku sebagai Pasukan Kesultanan Sulu, menguasai sebuah desa kecil di daerah Lahad Datu, Sabah Malaysia Timur. Pasukan Malaysia sudah sejak seminggu ini terlibat negosiasi dengan 'Pasukan Kesultanan Sulu itu'
Apa yang terjadi sesungguhnya? Peristiwa ini menggambarkan dinamika yang sangat kompleks yang terjadi di kepulauan yang terbentang dari Sabah di Kalimantan Utara ke kepulauan di Filipina selatan. Isu sejarah, konflik Moro dan Filipina sampai isu ketidakadilan menjadi pemicunya.
Sejarah
Secara historis wilayah Sabah pernah menjadi wilayah kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu sendiri berdiri di sebuah pulau yang sekarang berada di wiliyah Mindano, Filipina selatan. Kesultanan Sulu berdiri sekitar abad ke 14 dan bertahan hingga sekarang. Daerah kesultanan ini membentang dari pulau-pulau kecil di Filipina selatan seperti Tawi-tawi, Languyan, Pandami sampai ke daerah Sabah di Kalimantan Utara. Sabah sebelumnya merupakan daerah Kesultanan Brunei yang saat itu mencakup wilayah hampir seluruh dataran Kalimantan Utara. Karena sebuah perjanjian atas jasa Kesultanan Sulu membantu menyelesaikan perang sipil di kerajaan Brunai, Sabah diberikan oleh Sultan Brunai ke Kesultanan Sulu. Singkat kata, setelah itu Sabah adalah daerah kesultanan Sulu.
Sampai datanglah orang-orang Inggris ke wilayah itu. Perusahaan Inggris bernama Perusahaan Inggris Kalimantan Utara menduduki Kalimantan Utara. Setelah lama bernegosiasi untuk menguasai Sabah sebagai pos perdagangan Inggris, akhirnya Kesultanan Sulu menandatangai surat perjanjian 'Kontrak' dimana Sabah di 'kontrakkan' kepada British North Borneo Company'. BNBC diwakili oleh Gustavus Baron de Overback dan Alferd Dent, sementara Kesultanan Sulu diwakili oleh Sultan Muhammad Jamalu Ahlam Kiram. Perjanjian itu diteken pada 22 Januari 1878.
Kesultanan Sulu tidak sadar sedang dikadali Inggris. Perjanjian itu dibuat dalam dua rangkap, dimana satu menggunakan bahasa Arab dan satu menggunakan bahasa Inggris. Dalam versi yang dipegang Sultan Sulu, Sabah itu 'disewakan' atau 'dikontrakkan' pada perusahaan Inggris itu. Namun dalam versi Inggris dikatakan bahwa Sabah itu 'diberikan dan diserahkan' pada Inggris. Sampai sekarang hal ini masih jadi perdebatan. Namun uniknya, sampai sekarang ternyata pemerintah Malaysia, melalui Kedutaannya di Manila, masih rutin memberikan uang sejumlah 5000 ringgit kepada keluarga Kesultanan Sulu sebagai uang 'Kontrak' atas wilayah Sabah. Dokumen yang didapat menyebutkan uang itu sebagai 'cession fee' atau 'biaya penyerahterimaan'. Jika masih menyerahkan uang 'sewa' pada Kesultanan Sulu, bukankah ini berarti secara tidak langsung Malaysia masih 'mengontrak' tanah Sabah pada Sulu?
Konon pada 1963, setelah Inggris hengkang dari Malaysia, Pemerintah Inggris berniat mengembalikan Sabah pada Kesultanan Sulu. Dilakukanlah referendum pada warga untuk memilih apakah mau bergabung pada Sulu yang saat itu menjadi bagian dari Filipina atau mau bergabung bersama Malaysia. Referendum itu akhirnya berujung pada bergabungnya Sabah pada Malaysia. Namun referendum itu sendiri banyak disangsikan orang. Apakah berlangsung dengan objektif? Juga masyarakat Sabah yang sebagian besar adalah warga Sulu lebih memilih bergabung dengan Malaysia karena opsinya adalah Malaysia atau Filipina. Kedaulatan Sulu saat itu sudah berada dibawah kedaulatan Filipina. Tentu orang lebih memilih Malaysia karena kedekatan budaya dan agama. Jika pilihannya adalah Malaysia dan Kesultanan Sulu, mungkin lain ceritanya. Perlu juga dicatat, Sulu dan wilayah lain di Filipina selatan sampai sekarang tidak ridha bergabung dengan Filipina. Mereka keukeuh ingin merdeka dengan mengusung perjuangan Bangsa Moro merdeka.
Para tentara Kesultanan Sulu yang kini bertahan di Sabah itu dipimpin oleh saudara Sultan yang bernama Raja Muda Abgimudin Kiram. Sultan Sulu yang sekarang bernama Sultan Jamalul Kiram III. Sultan menyuruh saudaranya membawa pasukan kerajaan pergi ke Sabah karena Sabah adalah tanah mereka. Mereka sepertinya ingin mengakhiri 'perjanjian kontrak' dengan Malaysia yang sekarang bertindak sebagai pengganti otoritas Ingiris di Sabah.
Politik
Sejarah hanyalah legitimasi. Dan legitimasi mereka cukup kuat. Kontrak perjanjian itu masih dimiliki sama Kesultanan Sulu. Namun ada yang lebih nyata sesunguhnya dari peristiwa pendudukan yang terjadi sekarang.
Perlu diingat bahwa Pemerintah Malaysia baru-baru ini telah berhasil memfasilitasi perjanjian damai antara Pemberontak Islam Moro (MILF) dengan Pemerintah Filipina. Perlu diketahui bahwa di Mindanao, secara umum ada 3 kelompok faksi Moro: MNLF (Moro National Liberation Front), MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan Abu Sayaf. MNLF merupakan induk organisasi pembebasan ini. Didirikan oleh Muhammad Nur Misuari pada 1969, MNLF yang berideologi nasionalis Islam itu lantas pecah karena konflik internal. Sempalannya mendirikan MILF yang mengusung ideologi Islam. Hasyim Salamat, sejak saat itu, meminpin organisasi rival MNLF yang dipimpin Nur Misuari. Belakangan MILF malah menjadi dominan. Dan karena itu, seiring redupnya MNLF; pemerintah Filipine merasa harus melakukan perjanjian dengan kelompok ini. Dan perjanjian itu diteken tahun lalu (lihat post saya sebelumnya)
MNLF berbasis di Sulu. Nur Misuari sendiri berasal dari Sulu. Ketika perjanjian antara MILF dan Pemerintah Filipina diteken, MNLF menjadi penonton dan merasa tidak dianggap. Ada kemungkinan unjuk kekuatan para tentara Kesultanan Sulu ini merupakan bagian dari negosiasi politik MNLF untuk menunjukan bahwa mereka masih penting dan punya gigi.
Terlepas dari apa motif para tentara Kesultanan Sulu ini menguasai sebuah desa di Sabah, tepatnya di Lahad Datu, yang menjadi perhatian utama banyak kalangan adalah bagaimana peristiwa itu tidak berujung pada konflik bersenjata. Cara-cara negosiasi harus diutamakan.
Perkembangan
Konflik sulu itu kini sudah menjadi perhatian dunia. Hampir semua kantor berita dunia memngabarkan ihwal sengketa yang sekarang telah berubah menjadi sengketa bersenjata ini sejak dua minggu
Korban meninggal dunia diperkirakan sudah mencapai lebih dari 20 orang, dimana sebagian besar berasal dari kalangan pasukan 'Kesultanan Sulu'. Kepolisian Malaysia juga sudah mengerahkan pesawat tempur untuk menundukan para pemberontak.
MNLF sudah angkat bicara. Nur Misuari menyatakan bersedia menjembatani negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Nur Misuari juga meminta Pasukan Malaysia untuk tidak membunuh Sultan Sulu karena jika ini dilakukan keadaan akan semakin runyam.
Pihak Kesultanan Sulu mengklaim bahwa pasukan tambahan dan para sukarelawan dari berbagai pulai seperti dari Isabela Island,Tawi-tawi, Sulu dan bahkan Zamboangga sudah berlayar menuju Sabah untuk membantu pasukan Sulu yang terdesak. Mereka mengklaim bisa mendarat di Sabah meskipun polisi Malaysia menjaga dengan ketata perairan di Perbatasan.
Presiden Filipina telah meminta pada Sultan Sulu untuk menyerah dan membiarkan para pasukannya dikembalikan dengan aman ke Sulu. Namun Sultan menolak dan mengatakan Sulu berhak atas tanah Sabah dan akan terus memperjuangkan hak Bangsa Sulu sampai titik darah penghabisan.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar