TEMPO.CO,
Bangkok - Harapan baru
muncul bagi Muslim di Thailand, menyusul melunaknya sikap Bangkok dengan
mengajak pemberontak Muslim berunding sejak Februari lalu. Pertikaian di tiga
provinsi selatan yang didominasi penganut Buddha Thailand telah merenggut 5.700
jiwa sejak tahun 2004.
Namun mereka pesimistis pembicaraan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Otonomi yang diperluas, menurut sekelompok mahasiswa di Pattani, 'haram' dibicarakan dalam dialog itu. Konstitusi Thailand menetapkan bahwa wilayah negara tidak dapat dibagi dan berbicara separatisme sama saja dengan pengkhianatan.
Beberapa rincian dialog muncul dari dua putaran awal pembicaraan damai yang ditengahi oleh negara tetangga Malaysia, antara pemerintah dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), grup pemberontak utama di wilayah ini. Beberapa pemberontak telah menyerukan pembentukan pemerintahan sendiri.
Pada hari ini, para pejabat Thailand akan duduk untuk putaran ketiga pembicaraan dengan BRN untuk mencoba menyelesaikan konflik internal yang paling mematikan di Asia Tenggara itu. "Tak ada jaminan setelah pembicaraan itu kita tak akan di-blacklist. Seseorang di antara kami bisa jadi mata-mata dan melaporkan apapun yang kami lakukan dan bicarakan," kata seorang aktivis mahasiswa di Pattani.
Muslim di tiga provinsi merasa kesal di bawah kekuasaan Bangkok selama bertahun-tahun. Mereka meyakini, Thailand mencaplok wilayah yang sebelumnya merupakan Kesultanan Islam Melayu abad yang lalu itu.
Selama bertahun-tahun, negara ini berjuang untuk menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dalam populasi berbahasa Melayu. Lagu kebangsaan disiarkan dengan pengeras suara di pagi hari dan malam hari.
Banyak Muslim mengatakan kebijakan asimilasi pemerintah yang keras telah menyebabkan penindasan agama, bahasa, dan budaya. Pattani, bersama dengan Yala dan Narathiwat, menjadi daerah terbelakang di Thailand dengan beberapa tingkat pendidikan terendah.
Sementara militan sering digambarkan sebagai separatis, banyak warga selatan mengakui bahwa menciptakan republik Islam kecil di wilayah yang terjepit di antara Thailand dan Malaysia sangat tidak realistis. "Kebanyakan orang di sini tak bicara soal pemisahan diri, mereka hanya ingin memiliki hak yang sama dengan umat Buddha," kata Romuelah Saeyeh yang suaminya, Muhamad Anwar Ismail Hajiteh, seorang wartawan lepas, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada bulan Mei untuk menjadi anggota kelompok pemberontak BRN.
Namun beberapa pengamat mengatakan perubahan sedang berlangsung dan menemukan momentum sejak pembicaraan dimulai. Grafiti hujatan di beberapa sudut kota telah dihapus.
"Untuk waktu yang lama, kepentingan negara Thailand adalah untuk mengkonsolidasikan kontrol di perbatasan," kata Thomas Park, direktur regional untuk konflik dan pemerintahan di Asia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS, pada Reuters.
"Otonomi dulu adalah kata yang buruk, tapi sekarang ada diskusi terbuka tentang hal itu," katanya.
Srisompob Jitpiromsri dari lembaga think tank Deep South Watch mengatakan ia juga melihat perubahan sikap pemerintah. "Pola pikir banyak pembuat kebijakan yang berbeda, mereka telah menjadi lebih menerima tuntutan dari penduduk setempat," kata Srisompob.
Walikota Yala, Pongsak Yingcharoen, mengatakan pembicaraan ini mengangkat harapan. "Warga berharap kekerasan menurun ketika pembicaraan dimulai. Itu tidak terjadi, jadi sekarang mereka mencoba untuk lebih memahami proses perdamaian ini," kata Pongsak.
Namun mereka pesimistis pembicaraan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Otonomi yang diperluas, menurut sekelompok mahasiswa di Pattani, 'haram' dibicarakan dalam dialog itu. Konstitusi Thailand menetapkan bahwa wilayah negara tidak dapat dibagi dan berbicara separatisme sama saja dengan pengkhianatan.
Beberapa rincian dialog muncul dari dua putaran awal pembicaraan damai yang ditengahi oleh negara tetangga Malaysia, antara pemerintah dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), grup pemberontak utama di wilayah ini. Beberapa pemberontak telah menyerukan pembentukan pemerintahan sendiri.
Pada hari ini, para pejabat Thailand akan duduk untuk putaran ketiga pembicaraan dengan BRN untuk mencoba menyelesaikan konflik internal yang paling mematikan di Asia Tenggara itu. "Tak ada jaminan setelah pembicaraan itu kita tak akan di-blacklist. Seseorang di antara kami bisa jadi mata-mata dan melaporkan apapun yang kami lakukan dan bicarakan," kata seorang aktivis mahasiswa di Pattani.
Muslim di tiga provinsi merasa kesal di bawah kekuasaan Bangkok selama bertahun-tahun. Mereka meyakini, Thailand mencaplok wilayah yang sebelumnya merupakan Kesultanan Islam Melayu abad yang lalu itu.
Selama bertahun-tahun, negara ini berjuang untuk menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dalam populasi berbahasa Melayu. Lagu kebangsaan disiarkan dengan pengeras suara di pagi hari dan malam hari.
Banyak Muslim mengatakan kebijakan asimilasi pemerintah yang keras telah menyebabkan penindasan agama, bahasa, dan budaya. Pattani, bersama dengan Yala dan Narathiwat, menjadi daerah terbelakang di Thailand dengan beberapa tingkat pendidikan terendah.
Sementara militan sering digambarkan sebagai separatis, banyak warga selatan mengakui bahwa menciptakan republik Islam kecil di wilayah yang terjepit di antara Thailand dan Malaysia sangat tidak realistis. "Kebanyakan orang di sini tak bicara soal pemisahan diri, mereka hanya ingin memiliki hak yang sama dengan umat Buddha," kata Romuelah Saeyeh yang suaminya, Muhamad Anwar Ismail Hajiteh, seorang wartawan lepas, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada bulan Mei untuk menjadi anggota kelompok pemberontak BRN.
Namun beberapa pengamat mengatakan perubahan sedang berlangsung dan menemukan momentum sejak pembicaraan dimulai. Grafiti hujatan di beberapa sudut kota telah dihapus.
"Untuk waktu yang lama, kepentingan negara Thailand adalah untuk mengkonsolidasikan kontrol di perbatasan," kata Thomas Park, direktur regional untuk konflik dan pemerintahan di Asia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS, pada Reuters.
"Otonomi dulu adalah kata yang buruk, tapi sekarang ada diskusi terbuka tentang hal itu," katanya.
Srisompob Jitpiromsri dari lembaga think tank Deep South Watch mengatakan ia juga melihat perubahan sikap pemerintah. "Pola pikir banyak pembuat kebijakan yang berbeda, mereka telah menjadi lebih menerima tuntutan dari penduduk setempat," kata Srisompob.
Walikota Yala, Pongsak Yingcharoen, mengatakan pembicaraan ini mengangkat harapan. "Warga berharap kekerasan menurun ketika pembicaraan dimulai. Itu tidak terjadi, jadi sekarang mereka mencoba untuk lebih memahami proses perdamaian ini," kata Pongsak.
(repost from Tempo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar